Menyingkirkan Batu Sandungan di KEK Sei Mangke

PROVINSI Sumatera Utara (Su­mut) kini menjelma sebagai salah satu daerah yang menarik perhatian para investor. Kondisi demografi mendu­kung, kualitas SDA yang melimpah serta kondusifitas politik serta ke­amanan menjadi nilai plus yang sangat men­dukung iklim investasi. Belum lama ini, di wilayah Kabupaten Sima­lu­ngun dibangun kawasan ekonomi khu­sus (KEK) Sei Mangke, sebagai pu­sat produksi beberapa perusahan ter­kemuka baik yang bersekala na­sio­nal maupun internasional. Dengan ke­hadiran KEK Sei Mangke ini di­harapkan dapat memberi kontribusi po­­sitif terhadap kemajuan pereko­no­mi­an dan ketenagakerjaan di Sumut.
Banyak pihak yang menanti rea­li­sasi pembangunan KEK Sei Mangke ini segera rampung, namun sangat di­sayangkan terdapat sejumlah ken­dala serius. Masalah perizinan, pem­be­basan lahan, hingga keterbatasan in­frastruk­tur, membuat realisasi ka­wa­san yang diterbitkan berdasarkan Pe­raturan Pemerintah (PP) Republik In­donesia Nomor 29 Tahun 2012 ini ter­kesan berjalan di tempat. Kondisi ini tentu saja sangat disayangkan, meng­ingat antusias para investor dan peluang bisnis/investasi yang sangat menjanji­kan dari KEK yang memiliki akses pe­labuhan peti kemas bersekala in­ter­nasional (Pelabuhan Kuala Tanjung).
Kini empat tahun sudah pasca di­terbitkannya PP 29 Tahun 2012, KEK Sei Mangke masih belum me­nun­juk­kan perkembangan yang berarti. Pe­me­rintah harus berperan aktif dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait di dalamnya untuk terus ‘kerja, kerja dan kerja’ menyelesaikakn se­mua hambatan yang ada, terutama da­lam pembangunan infrastruktur dan per­izinan. Jangan biarkan potensi KEK Sei Mangke yang sangat men­janjikan ini hilang begitu saja dan be­rubah menjadi proyek gagal atau ter­bengkalai.
Terhambat
KEK Sei Mangke merupakan salah satu dari delapan KEK nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Total ke­se­luruhan luas KEK ini, sekarang, se­kitar 744 hektare. Pengalokasian la­han fase persiapan (2009 s/d 2013), se­luas 104 hektare, diperuntukkan buat perkantoran pengelola kawasan, pe­rumahan dan fasilitas umun, dan pen­dukung lainnya. Sedangkan fase ke­dua (2014-2019), seluas 640 hek­tare,  dimana 27 hektare digunakan  Uni­lever dan selebihnya ke PTP III dan PTP IV, PLN, Pertagas dan perusa­han supporting lain di kawasan itu. Sementara untuk fase ketiga (2020-2025), disiapkan  areal 1.993 hek­tare.(batampos.co)
Namun sangat disayangkan peren­ca­naan matang tersebut tidak sesuai de­ngan kenyataan. Berdasarkan in­for­masi yang penulis himpun dari Me­danBinsisdaily.com menyebutkan bah­wa proses pembangunan KEK Sei Mang­ke berjalan lamban. Gambaran kumuh masih terlihat di kawasan yang su­dah terbuka, peternak dan hewan ter­nak masih tampak di kawasan ter­sebut. Pemandangan ini tentu sa­ngat kontras dengan keberadaan se­jumlah perusahaan yang telah menanamkan modalnya di kawasan ini, seperti PT Industri Nabati Lestari, PT Unilever Oleochemical Indonesia Tbk, PTPN3, PT Air Product Indonesia, PT Perta­mina, PT Pertagas, PT PLN dan PT Eurosiatict Heat dan Po­wer System.
Kepala Dinas Industri dan Perda­ga­ngan Sumut H Alwin S juga me­nga­takan pihaknya telah melakukan ber­bagai upaya untuk mendukung in­dustri dan ekspor hasil industri dari Sei Mangkei. Sekarang ini tinggal meningkatkan upaya untuk meyakin­kan investor masuk dan meningkatkan kinerja ekspor Sumut. Bahkan menu­rut Alwi, beberapa perizinan dan sya­rat administrasi ekspor impor, yang se­lama ini dipegang Disperindagsu pun sudah bisa dilakukan langsung di Sei Mangkei. “Untuk itu kita masih ha­rus kerja keras, terutama untuk men­dorong pembangunan berbagai infras­truk­tur dan penunjang lainnya. Jadi se­cara prinsip, aktifitas ekspor impor yang biasanya masih dilakukan di Medan, sekarang sudah bisa disana,” jelasnya (MedanBisnisdaily.com).
Pemerintah pusat berencana me­mo­les Provinsi Sumut dengan mem­ba­ngun sejumlah infrastruktur pendu­kung yang memadahi, bahkan terma­suk kedalam prioritas pembangunan na­sional. Jalan tol trans Sumatera dan proyek kereta api yang saling terinte­gri­tas, pembangunan sejumlah pem­bang­kit dan proyek lainnya terus dike­but pengerjaannya guna mendukung ke­lancaran arus perekonomian. Na­mun banyak proyek pembangunan ter­sebut yang mengalami masalah dan te­rancam ngaret.
Komitmen
KEK Sei Mangke memiliki sejum­lah kelebihan yang tak perlu diragukan lagi, harusnya ini dapat menjadi mo­tivasi besar bagi pemerintah dan stake holder terkait untuk segera merealisa­sikannya. Jika realisasi selesai sesuai target pada tahun 2025 mendatang diper­kirakan KEK Sei Mangke yang diba­ngun dengan total dana sebesar Rp.5,7 Triliun ini akan mampu menarik inves­tasi sebesar Rp.123,3 Trilun dan menye­rap setidaknya 83.304 tenaga kerja.
“KEK Sei Mangkei itu luar biasa, karena terpadu, terintegrasi dengan ka­wasan industri Kuala Tanjung dan Pela­buhan Kuala Tanjung. Ini baru pertama kali ada di Indonesia. Ini pilot project untuk Indonesia wilayah Barat. Itu akan menampung tenaga kerja dalam jumlah yang banyak,” kata Anggota Komisi VI DPR-RI, Nasril Bahar. (Jpnn.com)
Perhitungan ini bukan hanya sebatas opini belaka, buktinya dengan beropera­sinya PT Unilever Oleochemical Indonesia, mampu menyerap tenaga kerja lang­sung hingga 600 orang dan men­ciptakan tenaga kerja tidak langsung sebanyak 5.000 orang. Jika beberapa pe­rusahaan lainnya segera beroperasi dan menjalankan aktivitasnya dengan lancar, makan akan banyak tenaga kerja khususnya dari Sumut yang terserap. Dengan kata lain, angka pengangguran akan sedikit terkurangi. Ini dapat men­jadi pertimbangan serius bagi para pihak untuk bahu membahu dalam mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi KEK Sei Mangke.
Selain itu, dengan adanya Pelabuhan Kuala Tanjung, secara nyata akan me­mangkas cost operasional barang karena dapat langsung didatangkan ke Sei Mangke. Pasalnya selama ini pergera­kan barang dari laut masih harus dila­kukan melalui Pelabuhan Belawan Me­dan, dan disambung dengan jalur darat. Oleh kerena itu, dengan adanya ko­nektifitas Sei Mangkei-Kuala Tanjung, apalagi dengan menggunakan jalur k­e­reta api, dapat menjadi nilai plus yang sangat menguntungkan investor.
Semua peluang menjanjikan tersebut diatas akan terbuang percuma jika tidak diiringi dengan komitmen dari pihak ter­­kait untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan be­nar. Percepat pembangunan infra­struktur meliputi akses jalan dan Pem­bangunan jaringan Saluran Udara Tega­ngan Menengah, selesaikan berbagai per­izinan dan pembebasan lahan sesuai aturan yang berlaku, stabilitas harga gas, merupakan hal urgen yang harus di­lakukan segera guna mempercepat realisasi proyek. Semoga kedepannya KEK Sei Mangke dapat memberi man­faat positif, khususnya bagi pertumbu­han ekonomi Sumut.***

tulisan ini telah dimuat di Harian Analisa Edisi Kamis 15 Desember 2015